NASIONAL (RA) - PPP kubu Djan Faridz masih terus berupaya mendapat pengakuan dari Kemenkum HAM terlebih usai menang di Mahkamah Agung. Seperti diketahui, Kemenkum HAM memberikan SK Kepengurusan kepada kubu Romahurmuziy (Romi).
Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menuding sikap kubu Djan Faridz merupakan sebuah perjudian. Dia menilai, kubu Djan Faridz berniat cari muka dengan mendukung Ahok dalam tujuan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Seperti diketahui, PDIP yang merupakan partai penguasa mengusung Ahok- Djarot di Pilgub DKI.
"Kami melihat ini sebagai 'perjudian' politik atas dasar asumsi bahwa Pemerintah mendukung paslon petahana (Ahok)" kata Arsul, seperti yang dikutip dari merdeka.com.
Arsul mengatakan, Djan Faridz berjudi dikarenakan telah mengorbankan seluruh pengikutnya untuk menuruti kemauannya mendukung Ahok. Padahal, kata dia, mulai tingkat atas sampai tingkat bawah tak ada satu pun yang mendukung Ahok di Pilkada DKI tahun 2017.
"Saya katakan perjudian karena Djan sedang mempertaruhkan aspirasi seluruh struktur dan akar rumput PPP dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya," ujarnya.
Nyatanya tujuan kubu Djan mulai terlihat. Usai memberi dukungan kepada Ahok yang diusung oleh partai penguasa PDIP, kubu Djan mulai meyakini Menkum HAM bakal menganulir kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy dan mengeluarkan SK Kepengurusan yang sah kepada Djan. Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum.
"Dalam waktu dekat Insya Allah disahkan apalagi Jokowi sudah rencanakan reformasi hukum," kata Dimyati.
Dimyati mengingatkan Menkum HAM agar berpegang kepada keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan pengurus PPP yang sah berdasar merupakan hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz.
"Sehingga enggak boleh lagi bertentangan dengan hukum lain. Due process of law. Jadi enggak boleh bertentangan dengan hukum lain. Harus selaras antara putusan MA dengan surat keputusan dari Kemenkum HAM," tegasnya.
Usaha kubu Djan tak sampai situ, bahkan sampai seakan 'menjilat' PDIP. Dimyati mengklaim partainya adalah koalisi permanen dengan PDIP. Bahkan tidak hanya di Jakarta, katanya, PPP juga akan bersatu dan mendukung siapa pun calon kepala daerah yang diusung PDIP di semua daerah di Indonesia.
"Jadi kita PPP sudah canangkan kita adalah koalisi permanen dengan PDIP. Jadi seluruh pilkada yang ada PDIP-nya kita turut dukung, siapa pun," katanya.
Bahkan, Dimyati mengklaim jika perlu kantor DPP PPP dihubungkan dengan markas PDIP. Hal ini lantaran letak kantor kedua partai berdekatan. Kubu Djan juga menyebut PDIP adalah kawan lama yang berjuang bersama sejak Orde Baru.
"Kita mau buat connecting door antara PDIP dengan PPP. Kan kita satu tembok, kita buka nanti pintunya karena kalau enggak salah PDIP nomor 58, PPP 60. Berdempetan kan. PDIP PPP kawan lama, pada zaman Orde Baru senasib perjuangan dalam arti menderita saat itu bersama-sama," klaimnya.
